Pemkab Polman Gelar Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Pungli PPDB 2026

18 May 2026
Super Admin
Berita
Pemkab Polman Gelar Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Pungli PPDB 2026

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi dan Pungutan Liar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Rabu 13 Mei 2026.

 

Kegiatan ini mengusung tema “Kita Tidak Bisa Menunggu Orang Lain Berubah, Bersih Dari Korupsi dan Pungli Dimulai dari Diri Kita Sendiri”. Sosialisasi dibuka oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, Hj. Andi Nursami MP, dan dihadiri unsur Kejaksaan Negeri, TNI-Polri, para kepala sekolah serta jajaran pemerintah daerah.

 

Hadir sebagai narasumber yakni Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Reprisal Modhy, S.H., Banit Tipikor Polres Polewali Mandar AIPTU Marlianto, S.H., serta Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar H. Arifin Yambas, S.Sos., M.M.

 

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Polewali Mandar Hj. Andi Nursami Masdar mengatakan kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan penerimaan murid baru agar berjalan sesuai aturan dan terhindar dari praktik pungli maupun gratifikasi.

 

“Atas dukungan semua, hari ini kita ikuti acara ini, membahas terkait penerimaan murid baru, perlu pemahaman tentang seragam murid baru, buku siswa dan lainnya dalam sosialisasi ini,” ujarnya.

 

Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar bijak memanfaatkan media sosial, terutama pada jam kantor maupun jam belajar sekolah agar tidak menimbulkan sorotan publik yang dapat memengaruhi citra pelayanan pendidikan.

 

Sementara itu, Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar, H. Arifin Yambas menyampaikan kegiatan tersebut digelar menjelang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026/2027 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik KKN.

 

“Visi misi Pemkab yang paling pertama adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, termasuk gratifikasi dan pungutan liar. Walau kita tidak diingatkan KPK, kita tetap berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani dengan baik. Terutama dari pihak satuan pendidikan, tiap tahun ajaran baru penerimaan siswa baru kerap ada laporan yang masuk,” katanya.

 

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar

Bagikan Informasi Ini: